Waduhhh...?   Diduga Salah Satu Calon Kepala Desa Pantai Mekar Masih Terlibat Kasus Hukum, Benarkah?

Muaragembong, WartaGlobal.id – Jelang pelaksanaan Pilkades, masyarakat Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi dihebohkan dengan beredarnya informasi terkait dugaan keterlibatan salah satu bakal calon Kepala Desa dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah

Berdasarkan informasi yang beredar, dugaan kasus tersebut berkaitan dengan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak atau penyerobotan tanah.

Lokasi yang disebut berada di Kp. Cabang Kp. Kedung Cinde RT 015 RW 006, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi.

Peristiwa diduga terjadi sekitar kurang lebih 5 bulan lalu. Kasus ini diketahui kini ditangani oleh Unit VI/Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Bekasi dan diduga masih berjalan. 

Pihak yang diduga terlibat adalah salah satu bakal calon Kepala Desa Pantai Mekar. Sementara pelapor adalah pemilik Lahan tersebut. 

Untuk mengklarifikasi, tim media meminta beberapa keterangan warga. Salah satu warga Desa Pantai Mekar yang enggan disebutkan namanya membenarkan isu tersebut sudah menjadi perbincangan.

“Iya bang saya denger dugaan kasus tersebut. Kalau gak salah salah satu calon yang sekarang bang yang terlibat. Infonya dilaporin sekitar 5 bulan lalu,” ujar Warga, Minggu (24/08/2026).

Menanggapi hal ini, sejumlah warga berharap Panitia Pilkades dan DPMD Kabupaten Bekasi menelusuri kebenaran informasi tersebut. Pasalnya, salah satu syarat pencalonan Kades adalah memiliki integritas dan tidak sedang tersangkut permasalahan hukum.

“Ini bukan vonis. Tapi kami minta proses hukum berjalan transparan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat Desa Pantai Mekar.

Isu ini penting karena berkaitan dengan integritas calon pemimpin desa. Warga ingin proses Pilkades berjalan jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin yang bersih.

Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, Kepala Desa, dan Aparat Penegak Hukum guna mendapatkan keterangan resmi.

[Anto]