LOHPU: Patriot Bonds Harus Transparan, Jangan Jadi Masalah Hukum

wartaglobaljabar.id - Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) menyoroti rencana Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara menerbitkan obligasi Patriot Bonds senilai Rp50 triliun dengan skema private placement untuk membiayai proyek Waste to Energy (WtE).28/8/25

Padahal, Danantara sudah memiliki dana awal Rp325,8 triliun yang bersumber dari efisiensi APBN 2025 dan dividen BUMN. Publik berhak mendapat kejelasan mengapa dana besar itu tidak dimanfaatkan langsung, dan mengapa harus ada tambahan penerbitan obligasi.

Investor dan Potensi Kasus Hukum

Sejumlah konglomerat disebut masuk dalam penawaran Patriot Bonds, seperti Salim Group, Sinar Mas, Djarum, GoTo, Tokopedia, dan Boy Thohir. Namun, tidak sedikit dari nama tersebut yang tengah menghadapi persoalan hukum, antara lain:

• Investasi fiktif PT Taspen (Sinar Mas).
• Kasus penggarapan hutan oleh anak perusahaan Salim Group.
• Polemik akuisisi saham BCA (Djarum Group).
• Kasus BBM Pertamina di Kejaksaan Agung (Boy Thohir).

Menurut LOHPU, kondisi ini tidak boleh diabaikan. Integritas investor harus menjadi perhatian serius pemerintah agar penerbitan Patriot Bonds tidak merusak kredibilitas Danantara maupun negara.

Pajak dan Kepentingan Negara

LOHPU juga mengingatkan soal perpajakan. Jangan sampai ada kelonggaran pajak bagi investor obligasi, sebab APBN 2025 dan RAPBN 2026 menargetkan penerimaan pajak yang ambisius.

Sektor e-commerce seperti Tokopedia pun akan dikenai kewajiban pajak. Karena itu, penerbitan Patriot Bonds tidak boleh menjadi celah yang justru mengurangi potensi penerimaan negara.

Peran DPR dan OJK

LOHPU menegaskan bahwa DPR RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memberikan kejelasan kepada publik terkait penerbitan Patriot Bonds. Hal ini sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, di mana DPR memiliki fungsi pengawasan dan OJK berperan sebagai pengawas sektor keuangan.

Tanpa pengawasan ketat, risiko kerugian akibat ekspansi investasi Danantara pada akhirnya bisa menjadi beban negara

Penutup

“Patriot Bonds adalah instrumen besar negara. Karena itu, penerbitannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kompromi hukum. Jangan sampai instrumen yang dimaksudkan untuk membangun negeri justru melahirkan masalah baru, baik dari sisi hukum maupun fiskal,” pungkas Aco Hatta Kainang, SH, Direktur LOHPU.

LOHPU (Lembaga Opini Hukum Publik)

Jakarta, 28 Agustus 2025

📩 Email: [email protected]

📱 WA/HP: 0822 9372 774

KALI DIBACA