ASH: Sebaiknya Buku Islam Ala Prabowo Dicabut Sementara, Polemik Nama Ulama Harus Dijelaskan

NASIONAL, Warta Global ID— Polemik buku Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam dinilai tidak semestinya dipandang sebatas kontroversi di media sosial. Persoalan tersebut perlu mendapat klarifikasi menyeluruh, terutama terkait pencantuman nama sejumlah tokoh ulama yang disebut memberikan bantahan mengenai keterlibatan mereka dalam buku tersebut.

Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. (ASH), menilai polemik tersebut sebaiknya segera dihentikan melalui langkah yang tegas, terbuka, dan elegan.

Menurut ASH, apabila benar terdapat tokoh yang namanya dicantumkan tanpa persetujuan atau keterlibatan sebagaimana dipahami publik, penerbit maupun pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka.

“Menurut saya, sebaiknya buku Islam Ala Prabowo dicabut terlebih dahulu dari peredaran sampai seluruh persoalan mengenai pencantuman nama para ulama dan substansi bukunya benar-benar terang. Jangan mempertahankan sesuatu yang justru menimbulkan kegaduhan,” tegas ASH.

ASH menilai pencantuman nama tokoh agama dalam sebuah buku bukan perkara sepele. Nama seorang ulama, kata dia, berkaitan dengan reputasi, otoritas keilmuan, serta pertanggungjawaban terhadap isi karya yang dikaitkan dengannya.

“Nama ulama bukan aksesori. Nama adalah kehormatan, otoritas keilmuan, dan pertanggungjawaban moral. Ketika seseorang dicantumkan sebagai penulis atau kontributor, publik akan menganggap yang bersangkutan mengetahui dan bertanggung jawab terhadap isi tulisan. Karena itu, kalau ada persoalan persetujuan, jangan dianggap sebagai kesalahan administratif biasa,” ujarnya.

Namun demikian, ASH menekankan perlunya verifikasi dan klarifikasi dari seluruh pihak sebelum publik menarik kesimpulan mengenai persoalan tersebut.

Selain persoalan atribusi nama, ASH juga menyoroti judul dan substansi buku yang mengaitkan Islam dengan sosok Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, tema agama dan kekuasaan merupakan isu sensitif sehingga penyusunan maupun penerbitan karya semacam itu semestinya dilakukan dengan kehati-hatian ekstra.

“Judul dan isi buku sudah mengundang berbagai pertanyaan dan analisa liar. Dalam situasi seperti sekarang, ketika masyarakat sangat sensitif terhadap hubungan agama dan kekuasaan, seharusnya para penyusun justru lebih berhati-hati. Jangan sampai buku yang dimaksudkan untuk membangun citra positif malah menghasilkan efek sebaliknya,” kata ASH.

ASH juga mempertanyakan manfaat strategis buku tersebut apabila keberadaannya justru memunculkan polemik, bantahan sejumlah tokoh, serta perdebatan mengenai pencantuman nama.

ASH mengingatkan bahwa masyarakat saat ini menghadapi berbagai persoalan yang lebih mendesak. Karena itu, ia berharap polemik buku tersebut tidak berkembang menjadi kegaduhan baru yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui klarifikasi.

“Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jangan menambah kegaduhan dengan polemik yang sebenarnya bisa dihentikan sejak awal. Kalau memang terdapat persoalan mendasar dalam buku tersebut, lebih baik dicabut, dievaluasi, dilakukan klarifikasi dan koreksi secara terbuka. Setelah semuanya benar-benar jelas, baru diputuskan apakah perlu diterbitkan kembali,” tandas ASH.

Menurut ASH, pencabutan sementara tidak harus dimaknai sebagai upaya membatasi kebebasan berpikir maupun kebebasan penerbitan. Langkah tersebut, menurutnya, dapat menjadi bentuk kehati-hatian sampai seluruh persoalan yang dipersoalkan publik memperoleh kejelasan.

“Jangan pertaruhkan nama baik ulama, kredibilitas penerbit, dan bahkan citra Presiden hanya demi mempertahankan sebuah buku. Jika sebuah buku lebih banyak menimbulkan kegaduhan daripada manfaat, maka mencabutnya sementara adalah pilihan yang jauh lebih bijaksana,” pungkas ASH. []

--