Data Keracunan MBG di Dua Bulan Terakhir: Sedikitnya 2.000 Korban, Pemerintah Tak Boleh Menutup Mata Oleh Aceng Syamsul Hadie (ASH)*

Data Keracunan MBG di Dua Bulan Terakhir: Sedikitnya 2.000 Korban, Pemerintah Tak Boleh Menutup Mata

Oleh Aceng Syamsul Hadie (ASH)*

JAKARTA  Warta Global ID— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi persoalan serius. Dalam penelusuran terhadap berbagai pemberitaan media dan informasi yang beredar di media sosial selama dua bulan terakhir, sedikitnya 2.000 orang tercatat mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan MBG di sejumlah daerah.

Angka tersebut bukan angka nasional resmi pemerintah. Ia merupakan angka minimum hasil kompilasi kasus yang dapat ditelusuri dan diverifikasi melalui pemberitaan media serta keterangan pemerintah daerah. Karena sejumlah kasus masih dalam proses pendataan, jumlah sebenarnya sangat mungkin lebih besar.

Dalam periode pertengahan Juli hingga 13 Agustus 2026, sedikitnya terdapat sejumlah daerah yang mencatat kasus dengan jumlah korban cukup besar.

Di Blora, Jawa Tengah, misalnya, 19 siswa dilaporkan mengalami dugaan keracunan. Di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah korban mencapai 105 orang. Sementara di Garut, Jawa Barat, jumlah korban dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 orang.

Kasus juga terjadi di Pesawaran, Lampung, dengan 33 korban, serta Tanggamus yang angka korbannya masih berbeda antara satu laporan dengan laporan lainnya. Di Pasuruan, Jawa Timur, terdapat pula laporan sejumlah siswa mengalami gejala setelah mengonsumsi MBG.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya kasus dengan jumlah korban ratusan orang dalam satu kejadian.

Di Kediri, Jawa Timur, tercatat sekitar 211 korban. Kemudian di Semarang, Jawa Tengah, kasus di SMKN 6 Semarang menjadi salah satu yang terbesar, dengan 707 orang, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru.

Kasus besar berikutnya terjadi di Jayapura, Papua. Dinas Kesehatan Papua menyebut sekitar 527 orang terdampak dalam dugaan keracunan MBG. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam program berskala nasional tidak dapat lagi dipandang sebagai insiden sporadis.

Yang paling baru terjadi pada 13 Agustus 2026. Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sedikitnya 265 siswa SMA/SMK dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi MBG. Rinciannya, 202 siswa SMAN 1 Berastagi, 25 siswa SMA Swasta Bersama, dan 38 siswa SMK Swasta Bersama. Dua SMP juga dilaporkan terdampak, tetapi jumlah korbannya masih dalam pendataan.

Pada hari yang sama, laporan dugaan keracunan juga muncul di Dumai, Riau, dengan sedikitnya 38 siswa terdampak.

Jika angka korban yang relatif jelas tersebut dijumlahkan secara konservatif, tanpa memasukkan angka yang belum pasti, diperoleh sedikitnya 2.047 korban. Angka ini masih belum memasukkan seluruh korban dari kasus Jember, tambahan korban Garut, kemungkinan tambahan korban Tanggamus, dua SMP di Karo, serta berbagai laporan media sosial yang belum memperoleh konfirmasi resmi.

Di sinilah persoalan metodologi menjadi penting.

Media sosial memang menjadi sumber informasi awal yang sangat cepat. Namun, setiap informasi viral tidak boleh otomatis dianggap sebagai fakta. Satu kejadian bisa diberitakan oleh puluhan akun dengan angka korban yang berbeda. Bahkan satu kasus dapat dihitung berulang kali.

Karena itu, data investigatif mengenai MBG harus membedakan antara kasus terverifikasi, kasus yang masih dalam pendataan, dan informasi yang baru sebatas viral di media sosial.

Pemerintah juga perlu membuka data secara transparan. Publik berhak mengetahui berapa jumlah kejadian, lokasi SPPG, jumlah korban, menu yang dikonsumsi, hasil pemeriksaan laboratorium, penyebab kejadian, serta tindakan terhadap SPPG yang bermasalah.

Sebab, persoalannya bukan semata-mata berapa banyak anak yang sakit. Persoalan fundamentalnya adalah apakah negara telah memberikan jaminan keamanan pangan kepada jutaan penerima manfaat MBG?

Program sebesar MBG membutuhkan standar pengawasan yang juga besar. Tidak cukup hanya dengan menghentikan sementara satu dapur setelah terjadi kejadian. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok, penyimpanan bahan makanan, proses memasak, distribusi, waktu konsumsi, sanitasi, kompetensi tenaga pengolah makanan, serta mekanisme pengawasan SPPG.

Jika dalam dua bulan saja terdapat ribuan korban yang tersebar di berbagai wilayah, maka pemerintah tidak boleh sekadar menyebutnya sebagai "insiden".

Ini adalah alarm serius bagi tata kelola keamanan pangan nasional.

MBG boleh menjadi program unggulan negara. Tetapi keberhasilan program tidak boleh diukur hanya dari jumlah porsi yang dibagikan.

Ukuran keberhasilannya harus lebih mendasar:

anak-anak menerima makanan yang bergizi, aman, sehat, dan tidak membahayakan keselamatan mereka.

Jika prinsip tersebut gagal dijamin, maka evaluasi total—bahkan moratorium terbatas terhadap SPPG yang bermasalah—bukan bentuk perlawanan terhadap program MBG, melainkan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi rakyat.[]

*) Penulis,
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)