Kabupaten Bekasi, WartaGlobal.id – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi tahun 2025 kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, alokasi anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dinilai lebih banyak terserap pada kegiatan-kegiatan bersifat administratif dan seremonial, yang diragukan efektivitasnya dalam menekan angka pengangguran secara konkret.
Berdasarkan dokumen rencana kerja, Disnaker mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk berbagai program "klasik". Salah satunya adalah program pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang menelan anggaran hingga Rp2,3 miliar. Meski nilainya fantastis, publik mempertanyakan output dan outcome nyata dari pelatihan tersebut. Apakah lulusannya benar-benar terserap industri, atau sekadar menjadi angka dalam laporan keberhasilan di atas kertas?
Kritik juga mengalir pada program-program pendukung lainnya. Misalnya, anggaran sebesar Rp654 juta untuk "Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil" dan Rp511 juta untuk "Pengukuran Produktivitas". Alokasi ini dianggap kurang menyentuh akar persoalan pengangguran di Kabupaten Bekasi yang notabene merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
Boy Iwan, Pemerhati Anggaran dan Kebijakan Pemerintah, menegaskan kekhawatirannya terkait arah program yang diusung Disnaker. "Masyarakat tidak butuh sekadar konsultasi atau pengukuran produktivitas. Yang dibutuhkan adalah jembatan riil menuju lapangan kerja dan transparansi rekrutmen. Dengan anggaran miliaran, seharusnya Disnaker bisa lebih agresif dalam intervensi pasar kerja, bukan malah terjebak dalam rutinitas birokrasi yang hasilnya sumir," tegasnya.
Menurut Boy Iwan, perbandingan alokasi anggaran yang tidak seimbang menjadi bukti nyata terkait prioritas yang keliru. "Lihat saja, program 'Pelayanan Antar Kerja' yang seharusnya menjadi ujung tombak penyerapan tenaga kerja hanya mendapatkan porsi Rp120 juta. Sementara program-program yang lebih bersifat teoritis justru mendapatkan alokasi jauh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa fungsi utama Disnaker dalam mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja tidak mendapatkan perhatian yang layak," tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi masih menjadi rapor merah yang harus diselesaikan. Jika efisiensi anggaran tidak segera dievaluasi, dikhawatirkan Milyaran rupiah uang rakyat hanya akan menguap melalui program-program yang tidak memiliki dampak langsung (outcome) terhadap kesejahteraan warga Bekasi.
(Anto)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment