Diduga Modus Pelatihan, Anggaran Desa Bekasi Diduga Bakal Habis untuk Plesiran "Studi Tour" ke Luar Daerah

BEKASI, WartaGlobal.id – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang gencar dikampanyekan pemerintah pusat, Yayasan Meraki Management Indonesia justru melayangkan surat undangan penawaran kegiatan yang memicu kontroversi. Kegiatan bertajuk “Studi Tour & Pengawasan Anggota Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026” tersebut diduga kuat hanyalah kedok untuk menghabiskan anggaran desa dengan balutan jalan-jalan.

 

Undangan bernomor 009/UND-MERAKI/III/2026 yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi ini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, narasi yang dibangun dalam surat tersebut terkesan dipaksakan, menghubungkan kompleksitas tugas kepala desa di akhir masa jabatan dengan urgensi melakukan studi tour.

 

Pemerhati Anggaran Dan Kebijakan Pemerintah Boy Iwan menilai, istilah "Studi Tour" seringkali menjadi euphemisme bagi aparat desa untuk melakukan kunjungan kerja fiktif atau plesiran yang minim output nyata bagi masyarakat desa.

 

“Negara sedang bicara efisiensi, rakyat sedang sulit, tapi ini malah ada tawaran kegiatan yang orientasinya menghabiskan sisa anggaran di pos pelatihan. Apa urgensinya studi tiru koperasi saat ini? Kenapa tidak dilakukan pendampingan langsung di lapangan saja yang lebih hemat biaya?” ujar Ia.

 

Lebih lanjut, keterlibatan pihak ketiga (Yayasan Meraki) sebagai penyelenggara juga dipertanyakan efektivitasnya. Pola seperti ini dianggap hanya menguntungkan pihak EO (Event Organizer) dan memberikan fasilitas kemewahan bagi peserta menggunakan uang negara, sementara kondisi ekonomi masyarakat di akar rumput masih memerlukan intervensi anggaran yang lebih mendesak.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sekretariat Meraki maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi terkait potensi pemborosan anggaran melalui kegiatan yang dijadwalkan pada tahun 2026 tersebut. Boy Iwan mendesak agar inspektorat segera turun tangan mengawasi potensi penyalahgunaan dana desa berkedok pelatihan ini.

(Anto)