Keracunan MBG Meningkat, Pengelolaannya Perlu Diserahkan ke Sekolah

Keracunan MBG Meningkat, Pengelolaannya Perlu Diserahkan ke Sekolah

Opini – Aceng Syamsul Hadie, Sos., MM.

Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)

Warta global, ID/-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi peserta didik kini menghadapi krisis kepercayaan publik. Alih-alih menyehatkan, kasus keracunan makanan MBG terus meningkat, menimbulkan kecemasan di kalangan orang tua dan masyarakat luas.

Menurut data JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia), hingga awal Oktober 2025, jumlah korban keracunan MBG telah mencapai 10.482 siswa secara nasional. Pemerintah sendiri melalui Badan Gizi Nasional (BGN), Kemenkes, dan BPOM mencatat sekitar 5.000 hingga 5.320 korban, menunjukkan adanya selisih data yang signifikan akibat perbedaan metode pelaporan.

Dugaan keracunan tersebar di banyak daerah, terutama di Jawa Barat, dan masih terus bertambah meski beberapa dapur MBG telah ditutup. Fakta ini menandakan adanya masalah serius dalam sistem distribusi dan pengawasan makanan MBG.

Meski begitu, program MBG tidak perlu dihentikan, namun butuh evaluasi menyeluruh tanpa dipolitisasi. Sebuah opsi solutif yang patut dipertimbangkan adalah menyerahkan pengelolaan MBG kepada sekolah masing-masing, bekerja sama dengan komite sekolah atau pengelola kantin.

Mengapa Dikelola Sekolah?

Pengawasan lebih dekat dan langsung oleh pihak sekolah dan komite.

Menu lebih sesuai kebutuhan gizi siswa karena disesuaikan dengan kondisi lokal.

Memanfaatkan UMKM lokal, mendukung ekonomi sekitar sekolah.

Anggaran lebih efisien dan transparan, langsung terserap di tingkat sekolah.

Meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengawasan.

Namun, opsi ini juga memerlukan sistem pendampingan, pelatihan, dan audit ketat, agar kualitas makanan dan tata kelola tetap terjamin.

Kesimpulan

Kasus keracunan MBG adalah peringatan keras bahwa pendekatan sentralistik dalam program pangan anak sekolah harus dievaluasi. Sudah saatnya program sebesar ini dikelola dengan pendekatan partisipatif dan berbasis lokal, demi keamanan anak dan keberhasilan program.

***(RK)

KALI DIBACA