

Muaragembong, WartaGlobal.id - Warga Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, dengan tegas melarang Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi melalui konsultan pengawas untuk melakukan Adendum perpanjangan waktu secara diam-diam kepada kontraktor pelaksana Hibah Jaringan Irigasi Tersier (JITUT) Kelompok Tani Mekar Asih yang diduga malas dan tidak mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak.
Adendum diam-diam dinilai sebagai bentuk persekongkolan untuk menyelamatkan kontraktor dari denda dan blacklist.
Kegiatan: Hibah JITUT Kelompok Tani Mekar Asih, Ds. Pantai Mekar Kec. Muaragembong diduga bernilai: Rp 195 juta
Sumber Dana: APBD Tahun 2026
Pelaksana: Masih belum diketahui sebab belum terpasang papan informasi
Waktu Pelaksanaan: 45 Hari Kalender, dan diduga kegiatan tersebut seharusnya di mulai 02 Oktober 2026
Tanggal Selesai: 16 November 2026
Menurut warga, hingga 13 November 2026, pekerjaan JITUT tidak menunjukkan progres yang berarti. Di lokasi tidak ada material, dan tidak ada aktivitas pengerjaan.
Warga menilai kondisi ini bukan disebabkan oleh bencana alam, banjir, atau keadaan kahar, melainkan karena dugaan kelalaian pelaksana sendiri yang tidak menyiapkan material, pekerja, dan modal kerja sejak awal kontrak.
1. Adendum Hanya Untuk Keadaan Kahar, Bukan Untuk Menutupi Kemalasan
Warga mengingatkan Dinas dan konsultan pengawas bahwa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 jo Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Adendum perpanjangan waktu hanya dapat diberikan apabila terjadi keadaan kahar / force majeure yang terbukti dan bukan karena kesalahan penyedia.
Kemalasan, tidak ada material, tidak ada progres, dan tidak ada modal, bukan alasan yang sah untuk Adendum. Alasan tersebut justru wajib dikenakan denda keterlambatan.
2. Dugaan Adendum Diam-Diam Adalah Modus Lama
Warga menduga modus Adendum diam-diam sering digunakan untuk:
Menghapus denda keterlambatan 1/1000 per hari
Menghindari pemutusan kontrak
Menghindari blacklist 2 tahun di LKPP
Membuat seolah-olah pekerjaan selesai tepat waktu di atas kertas, padahal di lapangan mangkrak
Warga menegaskan, apabila Adendum tetap dilakukan tanpa sepengetahuan petani penerima manfaat dan tanpa alasan kahar yang sah, warga akan menganggap Adendum tersebut tidak sah dan cacat hukum.
Warga meminta konsultan pengawas menjalankan fungsi pengawasan secara independen, bukan menjadi perpanjangan tangan kontraktor untuk meloloskan Adendum.
"Kalau kontraktor malas, hukum dengan denda. Jangan malah dibantu dengan Adendum diam-diam. Itu namanya Dinas melindungi kontraktor, bukan melindungi petani."
Lanjut Warga "Kami yang di sawah setiap hari. Kami tahu tidak ada material. Jangan sampai tanggal 16 November tiba-tiba muncul surat Adendum yang kami tidak pernah tahu. Kalau itu terjadi, kami akan laporkan ke Inspektorat dan Kejaksaan, Konsultan pengawas itu dibayar negara untuk awasi, bukan untuk bela kontraktor. Kalau konsultan ikut tanda tangan Adendum palsu, dia juga harus bertanggung jawab."
TUNTUTAN WARGA:
1. DILARANG ADENDUM DIAM-DIAM
Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dan konsultan pengawas DILARANG melakukan Adendum perpanjangan waktu, Adendum perubahan volume, maupun Adendum perubahan spesifikasi kepada Pelaksana atau Perusahaan tanpa:
Bukti keadaan kahar yang sah
Pengecekan langsung ke lokasi bersama warga / petani
Persetujuan tertulis dari Kelompok Tani Iman Bakti sebagai penerima manfaat
2. TEGAKKAN DENDA, BUKAN ADENDUM
Apabila pekerjaan tidak selesai pada 16 November 2026, terapkan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari nilai kontrak, maksimal 5%, potong langsung dari pembayaran.
3. TRANSPARANSI DOKUMEN
Warga meminta Dinas membuka dan menunjukkan kepada publik:
Berita Acara MC-0
Laporan harian konsultan pengawas
Surat peringatan 1, 2, 3 kepada kontraktor, apabila ada
Rencana Adendum, apabila ada
Apabila dokumen tersebut tidak ada, maka Adendum tidak boleh diterbitkan.
4. SANKSI UNTUK PELANGGAR
Apabila terbukti Dinas / konsultan pengawas tetap menerbitkan Adendum diam-diam untuk menyelamatkan kontraktor malas, warga akan:
Melaporkan ke Inspektorat Kabupaten Bekasi
Melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi
Melaporkan ke LKPP terkait dugaan pelanggaran pengadaan
Melaporkan ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi
5. LINDUNGI PETANI
Warga meminta agar Kelompok Tani Mekar Asih tidak dipaksa menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) maupun dokumen Adendum apa pun sebelum pekerjaan benar-benar selesai 100% dan diperiksa bersama.
Sedangkan saat di konfirmasi Konsultan Pengawas juga tidak banyak bicara terkait pekerjaan tersebut, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Konsultan Pengawas dan juga Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.
.jpg)
No comments:
Post a Comment