wartaglobaljabar.id - Belakangan ini, informasi mengenai aktivitas Sesar Lembang dan potensi gempa besar di wilayah Bandung Raya kembali mengemuka di media sosial dan platform daring. Salah satu komentar yang ramai adalah usulan agar pemerintah — mulai dari wali kota hingga instansi terkait — melakukan simulasi gempa secara masif, menyosialisasikan kesiapsiagaan, dan mengundang ahli untuk berdiskusi publik.
Sebagai warga Bandung Raya bahkan Sumedang, kekhawatiran tersebut punya pijakan. Namun, dalam menyikapinya, kita juga perlu menegakkan prinsip kehati-hatian ilmiah dan prosedur mitigasi yang rasional. Berikut beberapa catatan yang bisa jadi bahan pertimbangan publik:
---
1. Fakta Ilmiah Terkait Sesar Lembang
Sesar Lembang merupakan patahan aktif dengan panjang sekitar 29 kilometer, yang membentang dari Padalarang (Barat) hingga Cilengkrang (timur) di Bandung Raya.
Berdasarkan pemetaan geologi dan data seismik, patahan ini diperkirakan mampu memicu gempa dengan magnitudo antara 6,5 hingga 7,0 dalam skenario ekstrem.
Aktivitas gempa-gempa kecil yang terdeteksi di sepanjang sesar (magnitudo < 3) menunjukkan potensi pelepasan energi, meskipun gempa besar tidak selalu bisa diprediksi berdasarkan urutan gempa kecil (foreshock).
Para ahli juga menekankan bahwa pergerakan sesar ini diukur dalam milimeter per tahun (misalnya 1,9 – 3,4 mm/tahun) — artinya akumulasi tegangan (jika tidak dilepaskan sebagian) bisa butuh waktu lama sebelum mencapai titik kritis.
Menurut catatan geologi, interval ulang gempa besar pada Sesar Lembang diperkirakan antara 170 – 670 tahun, tergantung segmen dan kondisi lokal.
Periset geologi gempa bumi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mudrik R Daryono memaparkan Sesar Lembang pada dasarnya merupakan patahan besar di kerak bumi yang jadi jalur pergeseran batuan. Pergeseran ini lebih banyak mendatar ke arah kiri, sehingga bagian utara dan selatan sesar saling bergerak berlawanan. ( sumber detik.com )
Mudrik menyebut bukti nyata pergeseran ini dapat dilihat dari pergeseran Sungai Cimeta yang sudah bergeser sejauh 120 meter. Bahkan di beberapa lokasi pergeseran mencapai 460 meter.
---
2. Hindari Pola Kepanikan — Perlu Rasional, Tidak Sensasional
Komentar di media sosial yang menyerukan “simulasi besar-besaran” dan “undang semua ahli” bukan tanpa nilai. Namun, jika dijalankan tanpa koordinasi teknis, bisa menimbulkan kekhawatiran publik yang berlebihan, atau bahkan disinformasi.
Sebaiknya strategi komunikasi mitigasi bencana harus:
Disusun bersama pakar kebencanaan dan lembaga resmi (BMKG, BRIN, Perguruan Tinggi, instansi mitigasi).
Disampaikan secara bertahap dan konsisten, agar warga memahami konteks risiko dan tindakan preventif, tidak hanya “panik sekarang.”
Memprioritaskan edukasi tentang apa yang mesti dilakukan saat gempa terjadi (yellow safe point, evakuasi, pengecekan struktur bangunan) — bukan sekadar inflasi ketakutan.
---
3. Peran Pemerintah & Mitigasi Publik: Prioritas Utama
Berikut langkah-langkah konkret yang layak didorong oleh pemerintah di tingkat kota/kabupaten dan provinsi:
Menetapkan dan menyosialisasikan zona evakuasi, titik aman, dan jalur evakuasi publik. Contoh: Pemkot Bandung sudah mulai menetapkan titik evakuasi darurat.
Meneliti zonasi wilayah rawan gempa dan membatasi pembangunan di area yang memiliki risiko tinggi (zona merah sesar).
Mengadakan simulasi gempa skala lokal (misalnya per kelurahan, sekolah, instansi resmi), bukan sekadar simulasi massal tanpa skenario konkret.
Penguatan bangunan (retrofitting) pada bangunan publik, sekolah, fasilitas medis, dan pemukiman yang rentan.
Sistem monitoring dan deteksi dini yang baik: stasiun seismik, sensor pergerakan tanah (geodetik), alarm lokal.
Komunikasi transparan kepada masyarakat, menjawab pertanyaan dan merespons kekhawatiran dengan data, bukan spekulasi.
Pelibatan masyarakat (warga, LSM, komunitas) dalam edukasi mitigasi gempa, latihan kesiapsiagaan, dan penyebaran informasi terpercaya.
---
4. Menyikapi Opini Publik Seperti yang Ditampilkan
Komentar warganet seperti yang kamu lampirkan (agar simulasi masif dilakukan, undang ahli, surat edaran wali kota) menunjukkan bahwa warga menginginkan perlakuan serius atas ancaman ini. Itu adalah respons alami terhadap rasa tak pasti terhadap keamanan.
Namun, sebagai media atau lembaga komunikasi publik, kita harus menjembatani antara aspirasi semangat warga dengan batasan teknis mitigasi bencana. Opini atau imbauan publik idealnya:
1. Tidak menyatakan kepastian prediksi gempa besar (karena itu tidak mungkin secara ilmiah).
2. Mendorong langkah-langkah mitigasi konkret dan terukur.
3. Menjadi penghubung antara data ilmiah dan pemahaman warga biasa.
---
5. Kesimpulan: Waspada tapi Bijaksana
Potensi risiko Sesar Lembang terhadap Bandung Raya memang nyata dan telah dikaji secara ilmiah. Namun, kita tidak boleh jatuh ke ekstrem — baik panik buta maupun mengabaikan sama sekali.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Sementara itu, pemerintah dan lembaga mitigasi punya tanggung jawab menyusun kebijakan pencegahan berbasis data. Komunikasi publik harus bersandar pada kolaborasi antara ilmuwan, pejabat pemda, lembaga mitigasi, dan warga.
Kita berharap agar kerinduan warga akan kesiapsiagaan — seperti yang tercermin dalam komentar media sosial — menjadi bahan dorongan konstruktif, bukan sekadar ungkapan ketakutan. Jika kita bergerak bersama — dari edukasi hingga tindakan mitigasi — ancaman gempa pun bisa dikelola lebih baik.
Kesimpulannya dari TAP, S.H Ketum RIU :
1.Pemprov Jabar, Pemkot Kota Bandung , Pemkab Bandung Raya ( Kab, KBB, Cimahi ), Kab Sumedang duduk bersama merumuskan mitigasi bencana potensi Gempa Sesar Lembang termasuk pra bencana menyiapkan penyelamatan diri jika gempa bumi terjadi , sosialiasi dan simulasi.Disusun bersama pakar kebencanaan dan lembaga resmi (BMKG, BRIN, Perguruan Tinggi, instansi mitigasi, BNPB, BNPD).
2. Pemkot Bandung memiliki Bandung Command Center (BCC) dibangun untuk memantau akses pelayanan publik yang baik sebagai tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan. Sebagai dapur informasi terhadap Mitigasi Bencana kepada seluruh rakyat Kota Bandung & Bandung Raya agar dimaksimalkam fungsi kelembagaan ini.dengan sumber informasi terpercaya sepeti BMKG, BNPB, BNPD. Walikota Bandung mesti membuat regulasi mitigasi potensi Bencana baik itu Gempa, kebakaran , banjir maupun lain lain.
Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak dari suatu bencana, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, dengan tujuan untuk meminimalisasi korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Upaya ini dapat berupa pembangunan fisik seperti membangun infrastruktur tahan bencana atau non-fisik seperti peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
3.Pemkot Bandung, Pemkab Bandung Raya, Pemkab Sumedang dan Pemprov Jabar membuat kesiapan sumbu Ketahanan Pangan jika resiko bencana itu terjadi. Contoh Memperkuat Ketahanan Hidropinik Perkotaan . Konsep hidropinik adalah bentuk ketahanan pangan Rumah tangga. Dan bisa memiliki nilai tambah dalam memperkuat umkm dan retail hasil produk pangan rumah tangga menghasilkan Konsep Pangan Kreatif Dengan konsep ini kesiapan menghadapi resiko bencana. Bagaimana konsep hidroponik Memperkuat situasi Bencana.Ketahanan Pangan di Lahan Terbatas: Bencana alam seringkali merusak lahan pertanian konvensional. Hidroponik memungkinkan pertanian dilakukan di lahan terbatas seperti pekarangan, bahkan dalam ruangan atau di gedung tinggi, sehingga pasokan pangan tetap tersedia. hidroponik bukan hanya solusi pertanian berkelanjutan, tetapi juga strategi tangguh untuk membangun ketahanan pangan dan membantu komunitas bangkit pasca-bencana.
4. Pemprov dan Pemkot Kab Bandung Raya, Pemkab Sumedang merumuskan Pra Bencana rumah tahan gempa dengan pondasi yang kuat. Membuat kajian rumusan dengan para arsitek rumah dan asosiasi perumahan / arsitek.
5.Pemprov , Pemkot , Pemkab Bandung Raya Menyiapkan kesiapan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar dan persediaan obat-obatan yang cukup serta salah satunya Ketersediaan Pangan ( Sembako )
Semoga Allah Swt Melindungi Bumi Pertiwi Nusantara dari segala Bencana Alam , dan Allah Swt Memberikan Kemakmuran Rahmat Anugerahnya Kepada Rakyat Indonesia dan Jawabarat. Aamiin Ya Rabbal Alamin
Bandung, 01 Oktober 2025
Rakyat Indonesia Unggul
Tody Ardiansyah Prabu, S.H
Ketua Umum Rakyat Indonesia Unggul / Ketum Komunitas Jabar Unggul –
Waketum DPP FABEM – SM ( Forum Alumni Badan Esekutif Mahasiswa – Senat Mahasiswa )
-Pendiri KAPMI ( Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia )
– Advokat Peradi RBA / Praktisi Hukum Bisnis Alumni Univ Trisakti
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment