wartaglobaljabar.id – Bandung Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, nama Dr. Purbaya Yudhi Sadewa segera menempati ruang utama dalam wacana ekonomi nasional. Sosok dengan latar belakang akademik dan profesional yang solid ini membawa gaya baru: blak-blakan, penuh keyakinan, dan berani mengguncang kebiasaan birokrasi fiskal yang stagnan.
Purbaya menyebut target pertumbuhan ekonomi 6 persen bukanlah mimpi sulit, bahkan menyinggung kemungkinan menembus 8 persen sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Di tengah transisi pemerintahan dan ketidakpastian global, pendekatan ini dianggap berani — sekaligus mengundang debat.
Model Kepemimpinan Purabaya sosok Pemimpin menggabungkan teknokratis dan populis
Kepemimpinan Teknokratis adalah kebijakan berdasarkan / ilmu pengetahuan melahirkan perubahan ( the Future )
Kepemimpinan populis adalah Kebijakannya bersandarkan pengalaman dan masa lalu. Tidak memiliki kemampuan teknokratis.
---
Strategi Purbaya: Memadukan Mesin Fiskal dan Moneter
Purbaya mencoba merancang ulang peta ekonomi nasional dengan menggabungkan kekuatan dua era ekonomi besar Indonesia:
Era SBY (2004–2014) yang bertumpu pada sektor swasta dan moneter, dan
Era Jokowi (2014–2024) yang digerakkan oleh pemerintah dan fiskal (infrastruktur).
“Dua mesin ini harus hidup bersamaan,” tegasnya dalam salah satu forum awal setelah dilantik.
Konsep tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa langkah konkret:
1. Penyuntikan Likuiditas Rp 200 Triliun ke Bank BUMN.
Dana pemerintah yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia dipindahkan ke bank-bank Himbara melalui mekanisme Penempatan Uang Negara (PUN). Tujuannya: menggerakkan kredit sektor riil, bukan sekadar pembelian SBN.
2. Monitoring Serapan Anggaran.
Purbaya menegaskan akan menggelar konferensi pers bulanan untuk mengumumkan kementerian/lembaga dengan serapan anggaran rendah. Transparansi fiskal dijadikan alat kontrol publik.
3. Penegakan Pajak dan Likuiditas Swasta.
Dalam sebulan pertama, penagihan tunggakan pajak disebut sudah mencapai Rp7 triliun dari wajib pajak besar. Langkah ini dinilai menunjukkan keseriusan dalam menegakkan disiplin fiskal.
4. Iklim Investasi dan Reformasi Struktural.
Ia berencana mengurai kembali berbagai hambatan investasi (bottlenecking) seperti yang pernah ia tangani di masa sebelumnya.
---
Sosok dan Latar Belakang: Antara Akademisi, Teknis, dan Ekonom Lapangan
Aspek Detail
Nama Lengkap Dr. Purbaya Yudhi Sadewa
Jabatan Menteri Keuangan RI (sejak 8 September 2025)
Pendidikan Teknik Elektro ITB; MSc & PhD Ekonomi, Purdue University, AS
Karier Dari insinyur Schlumberger, ekonom Danareksa, hingga Ketua LPS (2020–2025)
Dengan pengalaman menyeluruh — dari lapangan migas hingga lembaga keuangan negara, Purbaya dikenal memiliki pandangan ekonomi yang holistik. Ia bukan hanya teknokrat, tapi juga problem solver praktis yang memahami bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan psikologi pasar saling berkelindan.
---
Komunikasi Blak-blakan: Antara Ketegasan dan Risiko Politik
Gaya komunikasi Purbaya dikenal tajam dan langsung ke inti persoalan. Ia sering membandingkan kebijakan antar era secara terbuka — termasuk menilai stagnasi ekonomi 5 persen di masa lalu sebagai akibat dari “ketatnya moneter yang mematikan gairah swasta.”
Namun gaya tersebut menimbulkan gesekan.
Beberapa gubernur memprotes rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD), sementara sejumlah ekonom menilai langkah penyuntikan Rp200 triliun berisiko menimbulkan tekanan inflasi.
Meski begitu, gaya komunikasinya yang lugas dianggap oleh sebagian pihak sebagai angin segar transparansi pemerintahan.
“Lebih baik keras tapi jelas, daripada halus tapi tak bergerak,” ujar seorang analis keuangan publik, menilai sikap Purbaya.
---
Sidak, Ketegasan, dan Gaya Lapangan
Berbeda dari gaya konvensional pejabat keuangan yang berkutat di ruang rapat, Purbaya beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (sidak) — termasuk ke pelabuhan Tanjung Priok, untuk memeriksa peti kemas impor dari Tiongkok.
Langkah itu sempat menimbulkan reaksi beragam: ada yang menganggapnya kelebihan wewenang, namun banyak juga yang menilai sebagai bukti keberanian pengawasan langsung.
Rencananya, sidak juga akan diperluas ke bank-bank pelat merah yang dianggap lamban menyalurkan dana pemerintah. Tujuannya, memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas.
---
TAP, S.H Ketum RIU Rakyat Indonesia Unggul / Pendiri KAPMI ( Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia ) Berpandangan :
Membangun Ekonomi 6 Persen Lewat 3 Pilar: Manufaktur, Produk Kearifan Lokal, Produk Halal
Strategi ekonomi Purbaya dan kabinet Presiden Prabowo tak hanya fokus pada perputaran uang dan fiskal, tetapi juga pada penguatan struktur ekonomi nyata: sektor manufaktur komoditas , produk halal dan produk berbasis kearifan lokal.
Manufaktur komoditas merujuk pada proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi untuk kemudian dijual, dengan berbagai sektor manufaktur menghasilkan komoditas yang diekspor seperti tekstil, elektronik, makanan, dan otomotif. Proses ini penting bagi perekonomian karena menciptakan produk bernilai tambah dan menyerap banyak tenaga kerja, termasuk di sektor kimia, logam, dan farmasi.
Barang kearifan lokal adalah hasil karya seni dan produk yang diciptakan berdasarkan nilai-nilai, norma, dan tradisi masyarakat setempat, yang dapat berwujud benda nyata seperti batik, kain tenun, ukiran kayu, kerajinan anyaman, dan kerajinan tangan lainnya. Contoh lainnya termasuk peralatan tradisional, rumah adat, hingga makanan tradisional, seperti jadah bakar.
Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan kehalalannya sesuai syariat Islam, yang berarti tidak mengandung unsur atau zat terlarang seperti babi atau bangkai, berasal dari hewan yang disembelih sesuai syariat, serta diproduksi, dikemas, dan ditangani dengan cara yang bersih dan etis. Di Indonesia, produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal untuk menjamin kehalalannya, baik itu makanan, minuman, obat, kosmetik, hingga barang gunaan lainnya.
---
I. Revitalisasi Manufaktur Nasional
Sektor manufaktur masih menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang sekitar 16–17 persen PDB nasional / 70.86 % terhadap PDB industri pengolahan migas dan menyerap jutaan tenaga kerja. Pemerintah menargetkan revitalisasi industri dalam kerangka Making Indonesia 4.0 dengan beberapa sektor utama:
1. Makanan dan Minuman:
Memanfaatkan sumber daya pertanian lokal dan digitalisasi rantai pasok.
2. Tekstil dan Pakaian Jadi:
Modernisasi mesin dan efisiensi produksi agar mampu bersaing di pasar global.
3. Otomotif dan Kendaraan Listrik (EV):
Meningkatkan TKDN serta menjadikan Indonesia basis produksi kendaraan ramah lingkungan di Asia.
4. Kimia dan Farmasi:
Membangun industri hulu kimia agar tak bergantung pada impor bahan baku.
5. Elektronika dan Komponen Energi Terbarukan:
Mengembangkan basis produksi semikonduktor, baterai, dan panel surya dalam negeri.
Namun di balik peluang besar itu, tantangan struktural masih berat:
keterbatasan SDM teknologi, rendahnya efisiensi pabrik, serta lambannya adaptasi digitalisasi industri. Pemerintah dituntut menyinergikan insentif, regulasi, dan pasokan energi yang stabil agar investasi industri tak lari ke negara tetangga.
II. Produk Kearifan Lokal: Identitas Ekonomi Dunia
Selain manufaktur besar, Indonesia juga mengandalkan kekuatan ekonomi budaya dan kearifan lokal yang bernilai ekspor tinggi. Produk seperti batik, tenun, wayang, ukiran Jepara, perak Bali, dan angklung telah diakui dunia.
Agar menjadi kekuatan ekonomi global, produk berbasis kearifan lokal perlu diangkat melalui tiga jalur utama:
1. Digitalisasi dan Branding Global
UMKM perlu menguasai pasar internasional melalui platform seperti Amazon, Alibaba, tiktok dan media sosial global dengan narasi storytelling budaya.
2. Inovasi Produk dan Standar Global
Pengrajin lokal perlu mengadaptasi desain modern, kemasan, inovasi kualitas, konsistensi produksi, dan sertifikasi internasional (Halal, BPOM, ISO) tanpa menghapus nilai budaya asli.
3. Pembiayaan dan Kemitraan Ekspor
Akses pembiayaan lunak dan kolaborasi dengan mitra ekspor menjadi kunci memperluas pasar tanpa kehilangan akar lokal., do
4. Melindungi kekayaan
Kombinasi manufaktur modern dan ekonomi kreatif berbasis budaya diyakini menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan — sesuai dengan arah kebijakan Menkeu Purbaya.
Negara ( Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkair dan Pemerintah Daerah Meninventarisir didaerahnya wajib melindungi kekayaan intelektual (HKI) melalui sistem hukum dan peraturan untuk melindungi hak-hak pencipta, mendorong inovasi, dan memastikan aset intelektual tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk seperti hak cipta, merek dagang, dan paten, serta membantu meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi suatu karya atau produk.
Melindungi Kekayaan Intelektual (KI) adalah istilah umum yang mencakup berbagai hak, sedangkan hak cipta adalah salah satu bagian atau jenis dari kekayaan intelektual tersebut.
Sifat Meliputi berbagai jenis hak, baik yang terkait dengan kreasi estetika maupun inovasi teknologi.Terutama berfokus pada karya ekspresi kreatif.Contoh Lain Selain hak cipta, termasuk juga hak kekayaan industri, seperti paten, merek dagang, dan desain industri.Melindungi karya seperti buku, lagu, lukisan, film, program komputer, dan karya tulis lainnya.Otomatisasi Berbagai jenis KI memiliki proses yang berbeda. Misalnya, paten dan merek harus didaftarkan secara resmi untuk mendapatkan perlindungan.Hak cipta muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, yaitu setelah suatu karya diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran resmi.Dasar Hukum Diatur dalam undang-undang yang berbeda sesuai jenisnya (UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek, dll.).Diatur secara spesifik dalam undang-undang yang fokus pada hak cipta, seperti UU Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia.
III Produk Halal sebagai sumbu Produk Global
Indonesia berperan besar dalam produk halal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penggerak utama industri halal global, dan pusat produksi halal yang strategis. Perannya didukung oleh regulasi pemerintah yang kuat melalui UU Jaminan Produk Halal (JPH) dan lembaga seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta kesadaran konsumen yang tinggi yang mendorong pertumbuhan industri ini secara keseluruhan.
Presiden Prabowo Subianto bisa memaksimalkan Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, BPJPH menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen produk halal dunia karena memiliki faktor pendukung yakni populasi Muslim yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, serta secara aktif mengembangkan ekosistem industri halal melalui kebijakan, sertifikasi, riset, dan diplomasi internasional. Pemerintah dan berbagai institusi bekerja sama untuk memperkuat posisi ini, tidak hanya sebagai konsumen besar tetapi juga sebagai produsen yang terintegrasi di pasar global.
Diplomasi dan partisipasi global:
Diplomasi halal: Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti Kazan Halal Market, untuk memperluas pasar ekspor produk halal dan meningkatkan kepercayaan internasional.
Kerja sama internasional: Mendorong standardisasi dan kodifikasi produk halal terintegrasi untuk mempermudah perdagangan global produk halal dari Indonesia.
KBRI dan Diaspora Duta Promosi Produk Halal
Indonesia di Luar Negeri
Tantangan : salah satu masalah yang sering dihadapi para pengusaha Indonesia yang ingin memasarkan produk halal di luar negeri adalah standar produk Indonesia yang belum sesuai kriteria negara setempat .Tugasnya Pemerintah Pusat & Daerah Perlu concern melakukan Monitoring Evaluasi Produk Halal agar bisa mengikuti standar kriteria negara setempat.
Negara melalui Presiden NKRI Bp Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri, dapat memberikan Tugas pokoknya membuat Roadmap Peta Jalan kepada kedutaan KBRI & Kolaborasi bersama dengan Kementerian Imvestasi dalam diplomasi perdagangan global mendapatkan investor , buyer bagi para exportir lokal terhadap potensi didaerah - daerah di nusantara dalam andil besar mengembangkan produk kearifan lokal dan produk halal indonesia.
---
Penutup: Strategi Berani, Risiko Besar, Harapan Tinggi
Langkah-langkah Purbaya Yudhi Sadewa tidak lepas dari kontroversi.
Namun dalam konteks kebijakan publik, keberanian mengambil risiko sering kali menjadi prasyarat kemajuan.
Jika strategi sinergi fiskal-moneter dan kebijakan pro-investasi berjalan efektif, pertumbuhan 6 persen bukan lagi jargon, melainkan capaian yang realistis.
Dalam lanskap ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia membutuhkan figur seperti Purbaya — berani, tegas, dan berpikir lintas batas sektoral — namun tetap diawasi publik agar setiap langkahnya tetap dalam koridor hukum dan akuntabilitas.
Langkah Strategis Purbaya dalam Menangani Ekonomi Nasional :
1. Pembangunan Ekonomi diselaraskan dengan Pembangunan Politik demi keberhasilan Ekonomi Nasional.
2. Purbaya mampu mengakomodir kearifan lokal ( kekuasaan lokal terutama di pulau Jawa ) . Dengan mengunakan teori kekuasan Jawa Benedict Anderson, teori agraris & teori maritim disesuai dengan wilayah dan kearifan lokal nusantara.
Teori kekuasaan Jawa menurut Benedict
Anderson berlawanan dengan konsep kekuasaan Barat modern. Dalam pandangan Jawa kekuasaan bersifat konkret, homogen
jumlahnya tetap, dan tidak mempermasalahkan legitimasi karena berasal dari satu sumber yang sama. Sebaliknya, kekuasaan Barat dianggap abstrak, heterogen, akumulasinya tak terbatas, dan berkaitan dengan legitimasi moral.
3. Kebijakan Ekonomi Purbaya harus melibatkan variabel politik. Karena suatu Kebijakan publik tidak diruang hampa karena ada varibel - variabel yang lain.
4. Bpk. Purbaya Gerak Langkahnya sekarang sudah menjadi media darling dan disukai semua kalangan Generai Z dan Milineal termasuk kalangan emak - emak dengan demikian harus didampingi team yang solid dan jangan terkesan one man show. Jadi harus didampingi staff ahli multi disiplin yang berbakat dan kredible.
5. Bpk.Purbaya harus mengakomodir berbagai kepentingan semua pihak tetapi tetap fokus displin ilmunya dalam mengembangkan ekonomi fiskal dan moneter demi kesejahteraan seluruh rakyat indonesia.
Perbaikan SDM Dunia Pendidikan bidang Ekonomi di Indonesia:
Universitas itu bukan sekedar kumpulan fakultas. Fakultas bukan sekedar kumpulan jurusan.
Universitas itu wajib inter koneksitas , interdisiplin keilmuan.
Contoh mata kuliah Mahasiswa Ekonomi wajib mengenal pembangunan politik .
Mata kuliah Sosiologi & Politik Mesti Menjadi Mata kuliah bukan selama ini bukan sekedar menjadi mata kuliah tambahan / pilihan.
Orang ekonomi belajar kepada dosen ahli ilmu disiplin fisip ( Pembangunan Politik )
Mengapa Sosiologi & Politik bisa menjadi mata kuliah wajib di jurusan ekonomi:
Karena Relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang faktor sosial dan politik yang memengaruhi ekonomi
Perspektif interdisipliner:
Memahami bagaimana faktor sosial dan politik memengaruhi keputusan ekonomi (misalnya, kebijakan pemerintah, struktur sosial, dan hubungan kekuasaan) dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya bagi lulusan ekonomi.
Konteks sosio-ekonomi:
Sosiologi memberikan kerangka untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi dalam konteks sosial yang lebih luas, seperti kesenjangan pendapatan, pola konsumsi, dan perubahan demografi.
Kebijakan dan regulasi:
Ilmu politik membantu dalam memahami bagaimana kebijakan publik dan regulasi dibentuk, dan bagaimana hal itu memengaruhi pasar dan perilaku bisnis.
Bandung, 15 Oktober 2025
Rakyat Indonesia Unggul
TAP - Tody Ardiansyah Prabu, S.H
Ketua Umum Rakyat Indonesia Unggul / Ketum Komunitas Jabar Unggul –
Waketum DPP FABEM – SM ( Forum Alumni Badan Esekutif Mahasiswa – Senat Mahasiswa )
-Pendiri KAPMI ( Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia )
– Advokat Peradi RBA / Praktisi Hukum Bisnis Alumni Univ Trisakti
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment